Pemerintah dukung migrasi EV dan ekraf sektor otomotif

Jakarta (Mechanicity) – Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Bambang Soesatyo mengatakan pemerintah mendukung penuh percepatan migrasi kendaraan konvensional ke kendaraan listrik (EV) di Indonesia, termasuk pengembangan ekonomi kreatif di sektor otomotif di Indonesia. umum.

“Peraturan Presiden mendorong kita untuk memiliki semangat untuk mempercepat migrasi mobil berbahan bakar fosil (BBM) ke kendaraan listrik, sekaligus menekan subsidi yang selama ini membebani APBN,” kata Bambang di sela-sela diskusi di IIMS Hybrid 2022 di Jakarta, Sabtu.

Peraturan yang dimaksud adalah Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Listrik Berbasis Baterai pada 12 Agustus 2019.

Baca juga: Edukasi wisata bahari IBG di IIMS 2022

Perpres 55/2019 juga dikenal sebagai peraturan awal yang disebut sebagai payung hukum kendaraan listrik Indonesia.

“Semangat inilah yang membuat pemerintah saat ini memberikan kemudahan bagi anak muda yang ingin berkreasi membuat motor mobil listrik,” kata Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia (IMI).

Ia melanjutkan, beberapa perguruan tinggi di Indonesia juga sudah melakukan penelitian, mulai membangun, dan melakukan uji coba. “Tinggal pengembangan dan produksi saja,” kata Bambang.

Pria yang akrab disapa Bamsoet ini berharap dengan kemudahan regulasi dari pemerintah dan kreativitas anak muda dapat mendorong perkembangan industri otomotif nasional bahkan memproduksi kendaraan massal di dalam negeri.

“Pemerintah akan memberikan mendukung berupa mencari investor dan dana pemerintah itu sendiri,” ujarnya.

Ia yakin Indonesia mampu menciptakan dan memproduksi mobil dalam negeri.

Di sisi ekonomi kreatif, Bamsoet mengatakan ada regulasi yang sedang dibahas dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) dan Kementerian Perhubungan terkait inovasi dan legalitas produk modifikasi.

“Surat legalitas, regulasi sedang dibahas. Sandi (Sandiaga Uno, Menparekraf) ingin industri kreatif otomotif berada di bawah kementeriannya selain Kementerian Perhubungan, di mana ada tanggung jawab legalitas produk hasil modifikasi ekonomi kreatif bangsa di bidang otomotif. ,” jelas Bambang.

Baca juga: Suzuki Klaim Ketinggalan Target Pemesanan Mobil di IIMS

Baca juga: Permintaan mobil baru diperkirakan naik 16 persen jelang mudik

Baca juga: Suzuki Belum Hadirkan Pengganti Karimun untuk Smart Hybrid

reporter:
Editor: Maria Rosari Dwi Putri
Hak Cipta © Mechanicity 2022